Benarkah Jokowi ingin bertemu Megawati?
Sumber gambar, Getty Images
Presiden Joko Widodo mengirimkan karangan bunga untuk Megawati yang berulang tahun ke 77 pada Selasa (23/01).
Karangan bunga yang terdiri dari anggrek bulan berwarna ungu, mawar putih, lili, dan baby breath tiba di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta pada Selasa siang.
Di balik karangan bunga itu beredar juga kabar yang menyebutkan adanya keinginan Jokowi untuk bertemu dengan Megawati.
Wacana itu pun mendapatkan respon dari beragam pihak. Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengatakan sebaiknya kedua tokoh itu untuk bertemu.
"Yo enggak masalah, tinggal beliau berdua saja. Wong biasanya beliau berdua-berdua dulu sering temu-temuan kok. Mungkin kalau sekarang nggak pernah ketemu. Justru kita bertanya-tanya, kok nggak pernah ketemu ya? Mbok ketemu," kata Ganjar di Lampung (22/01)
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga buka suara, bahkan menyebut ”ada sesuatu” di balik isu itu.
"Ya kalau seseorang sebelumnya kalau bertemu dengan ibu kan selalu terbuka… Ketika untuk bertemu ibu kemudian harus disampaikan ke media, itu kan artinya ada sesuatu," kata Hasto di Bandung, Minggu (21/01).
Sementara itu, pihak Istana membantah narasi yang beredar itu. Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengaku belum mendapatkan informasi adanya penjajakan pertemuan Jokowi dan Megawati.
"Terkait narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu, apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Ari Dwipayana di Jakarta, Senin (22/01).
Rentetan 'putusnya kemesraan' Jokowi dan Megawati
Sumber gambar, Getty Images
Di balik benar atau tidaknya ide pertemuan tersebut, pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat menyebut komunikasi politik antara Jokowi dan Megawati kini terlihat “tidak baik-baik saja”.
Cecep melihat, keretakan itu mulai tercium sejak adanya sinyal-sinyal Jokowi “mendorong Ganjar” menjadi capres pada tahun 2022, seperti menyatakan ciri pemimpin itu berambut putih. Padahal saat itu, PDI Perjuangan dan Megawati belum memutuskan capres yang akan diusung.
Kemudian, muncul wacana di publik tentang masa jabatan presiden tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden hingga penundaan pemilu. Megawati dengan tegas menolak itu.
Hubungan antar keduanya terlihat semakin memanas saat Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Kemudian, kata Cecep, dari pernyataan yang menyebut Jokowi sebagai “petugas partai” hingga putusan Mahkamah Konstitusi yang “melanggengkan” Gibran menjadi cawapres, semakin menjauhkan hubungan antara Jokowi dan Megawati.
Puncaknya, ujar Cecep, kemesraan keduanya menjadi sukar disembuhkan saat Gibran dideklarasikan menjadi pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024.
“Beberapa isu ini berkelindan, kemudian komunikasi menjadi tidak baik. Deklarasi Prabowo-Gibran membuat komunikasi akhirnya benar-benar terputus. Rentetan ‘dosa-dosa politik Jokowi ke PDIP’ saya kira sukar disembuhkan,” ujar Cecep.
Usai deklarasi itu, kata Cecep, PDI Perjuang tidak lagi mengikutsertakan Jokowi dalam kegiatan partai.
Hal itu diperlihatkan saat Jokowi tidak hadir di acara hari ulang tahun PDIP ke-51 pada Rabu (10/01).
Usep: Upaya ‘mensucikan’ kembali Jokowi
Peneliti senior Populi Center Usep S. Ahyar berpendapat senada. Usep mengatakan, syarat yang diberikan PDIP kepada Jokowi untuk menemui para pengurus ranting PDIP sebelum menemui Megawati adalah upaya untuk 'mensucikan' kembali Jokowi agar bisa masuk partai banteng.
Menurut Usep, PDIP adalah partai yang amat terstruktur dalam menjalankan operasional. Sehingga, kalau menyakiti Ketua Umum mereka sama saja menyakiti semuanya.
"Artinya ini mesti dilakukan dari bawah dulu sebelum naik ke atas," ujarnya.
Koordinator stad khusus presiden, Ari Dwipayana dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno belum menjawab pesan konfirmasi Tempo ihwal syarat yang diberikan PDIP kepada Jokowi untuk bertemu Megawati.
Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui nomor WhatsApp tersebut hanya menunjukkan notifikasi terkirim hingga laporan ini dipublikasikan.
Sebelumnya, Politikus PDIP Deddy Sitorus mengatakan Jokowi mesti menemui pengurus anak ranting PDIP sebelum menemui Ketua Umum PDIP. Menurutnya, anak ranting inilah yang paling kecewa dengan tindakan Jokowi. Maka dari itu, Jokowi mesti menemui mereka agar mawas diri sebagai kader PDIP.
"Jokowi tanpa anak ranting PDIP tidak mungkin bisa seperti yang sekarang,” kata Deddy melalui pesan singkat, Sabtu, 13 April 2024.
Deddy juga merespons sinis rencana Jokowi untuk bertemu Megawati. Menurut dia, Jokowi nyaris mustahil memiliki keberanian untuk bersilaturahmi dengan Megawati setelah catatan abuse of power yang dilakukan oleh Jokowi. Bahkan, ia menyebut wacana tersebut hanya gimik politik di tengah suasana Idul Fitri.
"Sama seperti statement Gibran yang ingin bersilaturahmi dengan Mas Ganjar. Menurut saya konteksnya hanya gimik,” kata Deddy.
Syarat bertemu anak ranting ini sebelumnya disampaikan pula oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mensyaratkan agar Jokowi bertemu dengan anak ranting PDIP dulu sebelum menemui Megawati.
"Biar bertemu dengan anak ranting dulu, karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri. Bukan persoalan karena PDI Perjuangan, tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024," kata Hasto, Jumat, 12 April 2024.
ANDI ADAM FATURAHMAN | EKA YUDHA SAPUTRA
KETEGANGAN hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo mulai mengemuka menjelang Pemilihan Umum 2024. Keduanya berbeda sikap politik dalam pemilihan presiden. Megawati mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun Jokowi yang merupakan kader PDIP justru mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Sejak saat itu, kedua tokoh tersebut tidak lagi bertemu secara langsung. Pertemuan terakhir Megawati dengan Jokowi yang tercatat terjadi saat rapat kerja nasional PDI Perjuangan di JIExpo, Jakarta Pusat, pada September 2023. Namun, meski hadir dalam acara yang sama, keduanya dikabarkan tidak akur. Megawati disebut-sebut telah mendengar kabar tentang manuver Jokowi untuk menduetkan Prabowo dengan Gibran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rencana tersebut betul-betul terealisasi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat batas usia pencalonan presiden. Awalnya pasal ini mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun MK mengubahnya menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”.
Sejak saat itu, Megawati dan PDIP berseberangan jalan dengan Jokowi. Jokowi tidak pernah terang-terangan menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Namun berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi disebut-sebut untuk memenangi Prabowo-Gibran, seperti bantuan sosial dan bantuan bahan pokok yang gencar disalurkan pada masa kampanye pemilihan presiden. Prabowo-Gibran memenangi pemilihan presiden. Mereka mengalahkan dua rivalnya, Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Elite PDIP berkali-kali mengatakan Jokowi ataupun Gibran bukan lagi bagian dari partai berlambang banteng dengan moncong putih ini. Namun mereka tidak pernah secara terbuka mengatakan telah memecat Jokowi dan Gibran sebagai kader PDIP.
Presiden Jokowi, yang biasanya hadir dalam setiap agenda penting partai, tak diundang dalam Rapat Kerja Nasional V PDIP di Ancol, Jakarta, pada 24-26 Mei 2024. Dalam acara itu, Megawati bahkan menyinggung pemerintahan Jokowi dan pemilihan presiden.
Meski tanda-tanda ketegangan di antara keduanya sangat jelas, Megawati mengklaim hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. "Saya sama Presiden (Jokowi) baik-baik saja. Emangnya kenapa?" katanya dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah di Balai Samudera, Jakarta, pada 5 Agustus 2024. Megawati mengatakan kabar renggangnya hubungan dia dengan Jokowi mencuat lantaran isu perpanjangan masa jabatan presiden ataupun masa jabatan presiden tiga periode. Megawati menolak agenda tersebut.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan ke Jakarta. Jokowi mengatakan akan bertemu sahabat-sahabatnya di Jakarta.
Jokowi mengunggah video di akun Instagram @jokowi saat dirinya berada di Bandara Adi Soemarmo, Solo, sebelum terbang ke Jakarta. Dalam video, ditunjukkan momen Jokowi salat Jumat di area Bandara Adi Soemarmo.
"Sebelum ke Jakarta untuk bertemu para sahabat, saya dan rekan-rekan salat Jumat di Bandara Adi Soemarmo, menyesuaikan jadwal keberangkatan pesawat," tulis Jokowi, Jumat (6/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi terlihat mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, dan sepatu hitam-putih. Dia terlihat dikawal sejumlah anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Dalam unggahan tersebut, terlihat Jokowi menumpangi pesawat komersial. Pesawat itu lalu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
"Semoga perjalanan ini membawa kebaikan dan pertemuan dengan para sahabat semakin menguatkan ukhuwah," ujarnya.
Dikabarkan, salah satu sahabat yang akan ditemui Jokowi ialah Presiden Prabowo Subianto.
Simak juga Video 'Dasco soal Peluang Jokowi Gabung Gerindra: Belum Pernah Dibahas':
[Gambas:Video 20detik]
Mungkinkah hubungan Jokowi dan Megawati membaik?
Sumber gambar, ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Lalu mungkinkan hubungan mereka membaik, terjalin pertemuan antar keduanya, atau bahkan mereka kembali bersatu dalam pilpres 2024?
Cecep Hidayat melihat itu sebagai sesuatu yang sulit untuk terjadi.
“Megawati kerap terbawa emosional dalam pengambilan keputusan. Seperti relasi dia dengan SBY, yang menikung di Pilpres 2004, membuat relasi PDIP dengan Demokrat tidak baik sampai sekarang misalnya,” kata Cecep.
Senada, peneliti senior pusat riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor melihat Megawati sebagai tokoh politik yang konsisten atas pilihan politik yang diambilnya.
Selain ‘perang dingin’ dengan SBY yang berlangsung selama belasan tahun, Firman mengatakan, Megawati juga konsisten melawan rezim Orde Baru, sampai terjadi peristiwa penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996, dikenal dengan Kudatuli.
“Berkaca dari itu,tidak mudah untuk Megawati memaafkan Jokowi karena PDIP adalah yang paling dikecewakan oleh manuver Jokowi. Bagaimanapun Jokowi sudah mengkhianati partainya,” kata Firman.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bakal melunak imbas persaingan di Pilpres 2024. Meski belakangan wacana pertemuan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kembali muncul, ia menganggap sulit dicarikan titik sambung kedua tokoh.
“Praktis setelah Pemilu sangat terlihat PDIP menutup pintu Jokowi kembali ke PDIP,” kata Adi saat dihubungi pada Jumat, 12 April 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden, yang secara formal masih merupakan kader PDIP, disebut-sebut pecah kongsi dengan partainya akibat perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024. Putra Jokowi - Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sementara PDIP mengusung eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
PDIP dalam berbagai kesempatan mempersoalkan dugaan keterlibatan Jokowi memenangkan Prabowo-Gibran mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres-cawapres hingga politisasi program pemerintah seperti bantuan sosial.
Di tengah keadaan ini, Jokowi dan Mega belum bertemu dalam momen Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada Rabu, 10 April 2024. Pada tahun lalu, Jokowi dan Megawati bertemu hampir satu pekan setelah Hari Lebaran.
Presiden Jokowi menggelar open house atau gelar griya untuk publik Idul Fitri di Istana Negara pada Rabu, 10 April 2024. Pada hari yang sama Megawati menerima sejumlah tamu terbatas di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Adi Prayitno menyoroti dua acara terpisah yang digelar Mega dan Jokowi. Tidak ada persamuhan keduanya di hari Lebaran dianggap momen langka. “Itu artinya Jokowi dan Megawati sudah end, wassalam hubungan politiknya.”
Istana Kepresidenan sebelumnya menyatakan Presiden Jokowi sangat terbuka bersilaturahmi dengan siapa saja, termasuk Megawati Sukarnoputri. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi.
“Terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat,” kata Ari dalam pesan singkat kepada Tempo pada Jumat, 12 April 2024.
Menanggapi wacana pertemuan Jokowi dan Megawati dalam suasana Lebaran, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan silaturahmi merupakan budaya orang timur. "Politik sangat dinamis," kata dia dalam pesan singkat kepada Tempo pada Jumat, 12 April 2024.
Ketika ditanya melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, Olly tidak menjawab apakah Jokowi dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat. Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto belum segera membalas pesan yang dikirim pada Jumat.
Putaran kedua, mungkinkan PDI Perjuangan merapat ke Prabowo?
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jika diasumsikan bahwa paslon Anies-Cak Imin dan Prabowo-Gibran lolos ke putaran kedua, sementara Ganjar-Mahfud kalah, Cecep melihat kemungkinan PDI Perjuangan memberikan dukungannya ke Prabowo-Gibran dalam putaran kedua sangat kecil.
”Hanya satu yang membuka pintu itu, jika PDIP realistis atau pragmatis, mengesampingkan ‘dosa dan pengkhianatan’ Jokowi demi kekuasaan. Tapi melihat kondisi emosional yang terbentuk itu amat sangat sukar,” kata Cecep, ditambah lagi adanya Partai Demokrat yang mendukung Prabowo.
Pangi Syarwi dari Voxpol Center lantas melihat kemungkinan besar yang muncul adalah dukungan PDI Perjuangan akan mengalir ke Anies-Cak Imin.
”Karena mereka memiliki musuh bersama, nasib sama, menghadapi kesulitan kampanye yang sama, dan harus bersatu untuk menjadi lawan tanding yang sebanding,” kata Pangi.
Lalu bagaimana jika yang lolos ke putaran kedua adalah Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran? Cecep melihat kemungkinan partai pendukung dari paslon nomor satu akan pecah.
”Nomor satu itu partai pendukungnya saya lihat tidak solid. Misal secara elit, Surya Paloh dari Nasdem cenderung ke nomor dua."
"Sedangkan PKS karena ada Partai Gelora kemungkinan akan ke nomor tiga atau tidak mendukung. Lalu dukungan PKB mungkin akan ke nomor tiga,” kata Cecep.
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memantik perhatian publik.
Pasalnya, hubungan Megawati dan Jokowi dinilai memanas sejak dimulainya pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bekas Wali Kota Solo itu dinilai melakukan manuver terhadap PDIP dengan merestui putra sulungnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara Megawati telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP.
Setelah hubungan keduanya dinilai merenggang, baru-baru ini berhembus wacana Jokowi ingin bersilaturahmi dengan Megawati. Namun, partai banteng bereaksi dan mensyaratkan Jokowi menemui pengurus ranting PDIP sebelum menemui Megawati.
Lantas, bagaimana para pengamat politik menilai peluang pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati? Dapatkah keduanya bertemu pasca-Pilpres 2024? Berikut pernyataan para pengamat politik yang dikutip dari Tempo.
Hasil survei, ‘Pemilu akan berlangsung dua putaran‘
Sumber gambar, Getty Images
Baik Cecep Hidayat, Firman Noor dan Pangi setuju bahwa pilpres 2024 kemungkinan besar akan berlangsung dalam dua putaran.
Merujuk pada Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, syarat pilpres satu putaran adalah:
"Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia."
Jika syarat itu tidak berhasil dipenuhi paslon maka akan dilakukan putaran kedua, merujuk pada Pasal 416 ayat 2 UU Pemilu, yang berbunyi:
"Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."
Mereka mengatakan hal itu tidak lepas dari hasil survei yang diungkapkan oleh beberapa lembaga survei pada Januari 2024, di antaranya adalah:
Jokowi dan figur Soekarno
Jika dilihat dari kacamata dunia internasional, kebijakan dan politik hilirasi Presiden Jokowi itu pasti dinilai sangat berani karena Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, hutan, tambang, mineral, dan lainnya tak mau lagi mengekspor bahan baku mentah tambang ke luar negeri, seperti bijih nikel.
Indonesia justru akan mengolahnya terlebih dulu dan baru akan mengirimkan ke negara- negara maju yang membutuhkan barang jadi dari hasil tambang tersebut. Dengan mengirimkan bahan jadi yang sudah diolah sendiri oleh pabrik dan smelter di Indonesia, keuntungan Indonesia bisa berlipat ganda ketimbang harus mengirim bahan mentah.
Jadi, politik hilirisasi adalah upaya, kebijakan, dan strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki dan tersimpan di Tanah Air untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Presiden Jokowi meyakini, politik hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara dan kemajuan bangsa.
Presiden Jokowi meyakini, politik hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara dan kemajuan bangsa.
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan politik hilirisasi mengingatkan kita pada sikap dan kebijakan politik Bung Karno di masa kejayaannya. Sangat sedikit pemimpin dunia yang berani bersikap dan menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa karena PBB dinilai tidak berpihak pada kepentingan negara-negara yang belum merdeka.
Presiden Soekarno juga kecewa dengan PBB yang tidak optimal membantu memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari kangkangan Belanda dan negara-negara sekutunya yang ”berkuasa” di PBB sejak 1960.
Untuk menekan AS dan PBB, Bung Karno—yang pidatonya di PBB pada 30 September 1960 oleh UNESCO dijadikan salah satu Memori Dunia (Memory of the World) pada Mei 2023—pun meningkatkan relasi dan komunikasinya dengan pemimpin Uni Soviet yang waktu itu masih menghadapi masa Perang Dingin dengan Amerika.
Amerika akhirnya terpaksa mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia setelah melihat bahwa Indonesia sudah siap untuk melakukan invasi ke Irian Barat melalui Operasi Jaya Wijaya.
Keberanian dan sikap tegas Bung Karno sebagai pemimpin di negara baru yang belum lama merdeka dan terus berada di bawah ancaman negara-negara eks penjajah—mulai dari Belanda, Jepang, Inggris, dan Portugis—kini diikuti Presiden Jokowi, di antaranya dengan politik hilirisasi dengan tidak menggadaikan begitu saja komoditas penting dari Indonesia dengan harga murah.
Itulah yang dilakukan Presiden Jokowi untuk menunjukkan usaha dan sikapnya merealisasikan prinsip Trisakti Tavip yang tujuannya adalah berjuang membuat NKRI Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari) di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya. Tavip sendiri merupakan singkatan Tahun Vivere Pericoloso, sebuah ungkapan Italia yang artinya ”hidup menyerempet-nyerempet bahaya”.
Sebelum mengakhiri kepemimpinannya satu tahun lagi pada 20 Oktober 2024, Presiden Jokowi merasakan tekanan-tekanan dari luar negeri di bidang ekonomi ketika kebijakannya untuk membuat lompatan kemajuan ekonomi—di antaranya dengan melarang ekspor bijih nikel—mendapat protes keras dari Uni Eropa.
UE menggugat Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada awal 2021. Padahal, sebagai akibat kebijakan Jokowi itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 18 September 2022, nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak diterapkan larangan ekspor bijih nikel pada awal 2020.
Nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari-Agustus 2022 juga mencapai 12,35 miliar dollar AS atau tumbuh hingga 263 persen jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum diterapkannya larangan ekspor bijih nikel, nilai ekspornya hanya 3,40 miliar dollar AS.
Dengan gayanya yang khas, rupanya selama ini Presiden Jokowi juga bertekad melanjutkan program-program Presiden Soekarno yang belum terlaksana, seperti pemindahan ibu kota ke Kalimantan, mendirikan angkatan perang yang kuat, dan mengadakan kerja sama yang erat dengan China.
Setelah Jokowi mengakhiri tugasnya pada tahun depan, di mana posisi yang tepat dan pas baginya sebagai mantan presiden ke-7 RI?
Jokowi dan Megawati pasca-2024
Setelah Jokowi mengakhiri tugasnya pada tahun depan, di mana posisi yang tepat dan pas baginya sebagai mantan presiden ke-7 RI? Jadi apakah seorang Jokowi nanti? Apakah ia tidak menghendaki harus menjadi ”apa dan siapa-siapa” seperti apa yang ia pernah utarakan beberapa waktu lalu?
Saat ditanya wartawan jika ia selesai menjalankan tugasnya pada Oktober 2024, Jokowi menjawab ia akan undur diri dan kembali ke kota asalnya, Solo, sebagai warga negara biasa.
Dari sudut pandang penulis, dengan melihat tantangan geostrategis masa datang dan relasinya dengan banyak tokoh, sejumlah kalangan dan wong cilik di mana pun selama ia menjabat sepuluh tahun menjadi presiden, kepala pemerintahan, dan kepala negara, Jokowi dibutuhkan untuk tetap berada dalam lingkar kekuasaan dan pemerintahan. Bukan sebagai presiden, melainkan paling tidak Jokowi harus menjadi ketua umum sebuah partai politik.
Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dan sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan. Namun, mungkinkah Jokowi dapat meneruskan estafet kepemimpinan di sebuah parpol yang menjadi pendukung pemerintah selama ini?
Jawabannya adalah, apakah ada jaminan pasca-Pemilu 2024, Megawati Soekarnoputri masih tetap menjadi ketua umum PDI Perjuangan (PDI-P)? Mengingat usianya tidak muda lagi—pada 23 Januari 2024, usia Megawati akan mencapai 77 tahun—tentu kita harus memikirkan bilamana Adis —begitu penulis kerap menyapa Megawati sejak kecil—tidak lagi menjadi ketua umum PDI-P.
Bilamana seperti itu, apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDI-P sebagai ketua umum PDI-P dan Megawati menjadi ketua dewan pembinanya?
Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (dari kiri ke kanan) duduk bersama dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 29-9-2023
Mengapa bukan kader atau pengurus atau tokoh senior di Dewan Pimpinan Pusat PDI-P lainnya yang memimpin PDI-P karena selama ini mereka notabene adalah kader militan dan ”anak-anak ideologis” Bung Karno di PDI-P?
Jawabannya, Jokowi pun anak ideologis Bung Karno karena selama sepuluh tahun menjadi wali kota Solo, dua tahun lebih menjadi gubernur DKI Jakarta, dan nanti sepuluh tahun menjadi presiden RI— yang berarti selama 22 tahun di pemerintahan—Jokowi konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno.
Langkah Jokowi untuk dapat menjadi ketua umum PDI-P ini sangat dimungkinkan dan sudah barang tentu hal ini kalau mau dilakukan harus diputuskan melalui suatu kongres luar biasa PDI-P yang benar-benar demokratis. Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya.
Masalahnya adalah, apakah Megawati, Jokowi, dan partai mau?
Baca juga : Jokowi Minta Ganjar Langsung Jalankan Konsep Kedaulatan Pangan Seusai Dilantik
Guntur Soekarno Putra, Sulung Presiden Ke-1 RI, Ketua Dewan Ideologi DPP Persatuan Alumni GMNI
Pertanyaan Jokowi soal Cawapres Anies Diungkap Surya Paloh
Jokowi menjamu Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi bertanya kepada Surya Paloh, siapa bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.
Tahun 2023 dapat dikatakan sebagai munculnya benih-benih keretakan hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemicunya tak lepas dari dinamika menjelang Pilpres 2024 di mana anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Prabowo-Gibran kini didukung oleh koalisi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Gelora, PBB, Garuda, Prima dan PSI. Kebanyakan dari parpol ini merupakan parpol pendukung pemerintahan Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan ini berbeda dengan sikap PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Jokowi lalu santer dikabarkan memberikan dukungannya kepada Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Hal ini pun beriringan dengan organisasi relawan Projo yang mendukung Prabowo.
Setali dengan Projo, PSI yang dikomandoi oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep serta menantu Jokowi sekaligus Wali Kota Medan Bobby Nasution juga mendukung Prabowo.
Namun, Jokowi mengatakan mendukung semua pasangan capres-cawapres yang bertanding pada kontestasi politik lima tahunan.
Jika ditilik ke belakang, momen kebersamaan antara Jokowi, Megawati dan PDIP terakhir yang terlihat publik terjadi di Rakernas PDIP ke-IV, JIExpo Kemayoran, Jakarta, 29 September 2023 atau 20 hari sebelum proses pendaftaran capres-cawapres ke KPU.
Kala itu Jokowi dan Ganjar menampilkan kemesraan menggandeng Megawati yang sedang menuruni podium. Jokowi juga menyampaikan pidatonya pada momen tersebut.
Setelah momen itu, Jokowi tak pernah lagi terlihat menghadiri agenda PDIP yang diketahui oleh publik luas hingga saat ini.
Kondisi perpolitikan di Indonesia setelah Rakernas PDIP itu pun mulai mengalami dinamika.
Salah satu pemicunya datang dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari pemilu/pilkada pada 16 Oktober 2023.
Imbas putusan ini, Gibran diperbolehkan maju sebagai cawapres meski usianya baru menginjak 36 tahun. Prabowo kemudian mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya pada Minggu 22 Oktober 2023.
Gibran pun disebut telah berpamitan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk maju berpasangan bersama Prabowo sebagai cawapres.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pun sempat mengungkapkan kesedihannya lewat keterangan tertulisnya pada 29 Oktober lalu.
Hasto mengatakan partainya telah memberi keistimewaan yang begitu besar kepada Presiden Joko Widodo, namun kini ditinggalkan. Hasto mengatakan PDIP saat ini dalam suasana sedih.
"Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," ujar Hasto.
Di tengah-tengah kesedihan PDIP itu, Hasto menyebut Gibran saat ini sudah berwarna kuning usai menjadi cawapres Prabowo. Namun, Hasto tak bicara tegas apakah yang dimaksud bahwa Gibran telah menjadi kader Golkar. Belakangan Gibran juga telah membantah telah bergabung dengan Golkar.
Hasto juga mengatakan Gibran telah mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP dan yang bersangkutan sudah pamit.
"Ya, sudah. Jadi, sudah diselesaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta karena Mas Gibran'kan menerima KTA dari DPC Kota Surakarta sehingga tidak lagi beranggota PDI Perjuangan karena sudah pamit," kata Hasto di Denpasar, Bali, 4 November lalu.
